Fenomena Pecah Kongsi dan Alternatif Gagasan Kepala BPSDM
Djohan memperjelas waktu itu, pecah kongsi jangan berlangsung lagi. Perselisihan menurut Djohan, umumnya berlangsung sebab kepala wilayah serta wakilnya saling datang dari parpol. Kepala wilayah yang berpasangan dengan wakil dari nonpartai umumnya semakin dapat tahan lama.
| Cara Main Slot Di Internet |
Berdasar data Ditjen Otonomi Wilayah Kemendagri: dari Pemilihan kepala daerah 2005, 94% pecah kongsi, cuma 6% yang tidak pecah kongsi. Semenjak 2005 sampai 2014, jumlah yang pecah kongsi 971. Yang tidak pecah kongsi 77.
Waktu itu, ada tekanan supaya UU Pemilihan kepala daerah dikoreksi sebab mewajibkan calon kepala wilayah berpasangan. Dengan berpasangan, banyak kebutuhan politik masuk. Ketentuan pasangan calon seharusnya ditelaah lagi serta dikoreksi jadi monoeksekutif. Wakil diangkat oleh kepala wilayah.
Hal itu saya tonton kejadian di beberapa wilayah yang tidak lama Pemilihan kepala daerah, Walikota, Bupati atau Gubernur dengan beberapa Wakilnya semasing sering pecah kongsi baik di awal-awal, tengah atau mendekati akhir kedudukan.
Di Depok contohnya, Walikota Depok Idris Abdul Shomad dengan Wakilnya Pradi Supriatna semenjak awal jalinan kedua-duanya tidak serasi. Dugaan kuat diduga sebab ada pembagian 'kue' kekuasaan yang tidak terakomodir.
Pecah kongsi kedua-duanya dapat jadi perhatian dari baliho-baliho iklan service warga yang terpasang di jalan raya Kota Depok, si Walikota cuma menempatkan photo dirinya tanpa ada Wakil.
Tidaklah heran bila diakhir kedudukan sampai mendekati Pemilihan kepala daerah, kedua-duanya pilih berpisah serta kembali lagi maju di Pemilihan kepala daerah dengan pasangan tidak sama.
Kericuhan Kepala Wilayah baik itu Bupati , Walikota atau Gubernur dengan wakilnya memang seringbterjadi, salah satunya: Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Riau, Sukarmis menantang wakilnya, Zulkifli, pada Februari 2016 kemarin. Selanjutnya, di antara Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie dengan wakilnya Udin Hianggio pada Oktober 2017.
Ada juta Bupati Tolitoli Mohammad Saleh Bantilan menantang wakilnya Abdul Rahman H Buding di akhir Januari 2018, dimana Wakil Bupati Tolitoli Abdul Rahman yang tiba dengan cara mendadak nampak naik ke atas panggung serta menyepak meja waktu Mohammad Saleh memberi sambutan di muka mimbar selesai melantik 4 orang petinggi susunanal yang diambil dengan cara sepihak tanpa ada menyertakan si Wakil. Sampai akhir waktu kedudukan tahun 2020, kedua-duanya belum rekonsiliasi.
Kejadian itu dicapture dengan cara ilmiah oleh disertasi Kepala Tubuh Peningkatan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri) Teguh Setyabudi yang sukses dipertahankannya waktu Sidang Terbuka Doktoral yang membuat mendapatkan gelar Doktor Pengetahuan Pemerintahan dengan predikat cum laude dari Institut Pengetahuan Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Gedung Program Pascasarjana IPDN, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2020).
Bapak Kepala Tubuh (Kaban) BPSDM Teguh menjelaskan disertasinya yang berjudul 'Analisis Dinamika Penyeleksian Langsung Gubernur serta Wakil Gubernur (Studi Masalah di Propinsi Sulawesi Tenggara)' dengan luwes serta nampak demikian pahami permasalahan.
Jalan keluar yang ditawarkan Teguh untuk memperhitungkan persoalan ketidakefektifan tata atur pemerintahan yang baik sebab Kepala Wilayah bersama-sama wakilnya sering pecah kongsi serta tidak serasi dalam jalani roda pemerintahan adalah dengan merekonstruksi mode pilihan Penyeleksian Gubernur serta Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara sesuai objek riset disertasinya yakni Pilgub Sulawesi Tenggara.
Menurut Teguh, perlu ditelaah lagi mode penyeleksian di antara gubernur serta wagub. Apa diambil satu paket, atau cuma kepala wilayahnya saja.
Hal itu tidak lepas dari bukti jika, pertama, gubernur ialah ekstensi tangan pemerintah pusat di wilayah serta sekaligus juga untuk kepala pemerintahan di wilayah. Ke-2, penyeleksian wagub (serta wakil bupati, wakil wali kota) tidak diterangkan dengan detil di undang-undang hingga membuat abu-abu serta bisa memunculkan ketidakharmonisan di antara gubernur serta wagub. Pekerjaannya juga dipandang kurang taktiks sebab cuma untuk pembantu gubernur.
Ke-3, banyak bukti memperlihatkan timbulnya kerenggangan di antara gubernur serta wagub. Situasi itu berlangsung diantaranya sebab pasangan calon seringkali dipersatukan sebab kesepakatan-kesepakatan politik, bukan lantaran persamaan misi serta visi. Permasalahan- persoalan ini dapat menyebabkan fatal pada jalannya roda pemerintahan.
Oleh karenanya, lihat beberapa dinamika serta pembicaraan di warga, riset Teguh tersebur berupaya memberi pilihan penyeleksian sesuai dengan analisa teoritis, penemuan riset, dan analisis perundang-undangan.
Semangat penting yang dibawa yakni pendalaman proses demokratisasi pada tingkat lokal serta penghargaan pada hak tiap warga.
Ada skema demokrasi tuntut kita supaya memprioritaskan kehendak rakyat dibanding elit. Warga pemilik hak suara memiliki hak untuk memberi suaranya pada calon kepala wilayah yang bermutu serta dapat bawa kesejahteraan buat warga. Bertambah jauh kembali, mode pilihan ini menginginkan terwujudnya tata atur pemerintahan yang baik.
Teguh mengharap, mode pilihan yang ditawarkan dalam disertasinya ini dengan cara spesial diperuntukkan untuk penerapan penyeleksian Gubernur serta Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara. Akan tetapi, tidak tutup peluang dapat dipakai di wilayah lain dengan masih didahului riset dengan cara dalam serta sesuaikan dinamika dan situasi sosial, budaya, serta politik daerah itu.
Hal itu penting untuk pastikan supaya kepala wilayah dipilih bisa kerja dengan cara optimal dalam mensejahterakan warga dan dapat merealisasikan tata atur pemerintahan yang baik.
Dengan cara detil Teguh tawarkan dua mode pilihan untuk skrip Pemilihan kepala daerah langsung; Aternatif pertama, menurut dia, gubernur serta wagub diambil langsung oleh rakyat pada sebuah paket lewat pemilihan kepala daerah langsung, tetapi wagub diberi wewenang dan pekerjaan inti yang bertambah kuat.
Ini penting supaya wagub bukan hanya jadi "ban cadangan" saat gubernur berhalangan. Wagub sejauh ini mempunyai kedaulatan sebab diambil oleh rakyat, tapi tidak mempunyai wewenang hanya karena jadi pembantu gubernur.
Disamping itu, penguatan pada wewenang wagub semenjak awal dapat meminimalkan kekuatan pecah kongsi di antara gubernur serta wagub sebab berebutan kekuasaan sama seperti yang seringkali berlangsung sekarang ini.
